REPORTASEBEKASI.ID – Dalam praktik bisnis modern, Direksi dituntut mengambil keputusan cepat di tengah risiko tinggi, yang tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum hingga ke ranah pribadi. Dalam konteks ini dikenal doktrin Business Judgment Rule (BJR), yang secara teoritis melindungi Direksi sepanjang keputusan diambil secara wajar.
Dalam sistem common law, BJR membatasi intervensi pengadilan terhadap keputusan bisnis selama dilakukan dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan berdasarkan informasi memadai. Namun dalam hukum Indonesia, doktrin ini tidak diatur secara eksplisit, melainkan tercermin dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 dan Pasal 97. Pasal 97 ayat (3) menegaskan tanggung jawab pribadi Direksi atas kerugian Perseroan jika terdapat kesalahan atau kelalaian, sedangkan ayat (5) membuka ruang pembebasan apabila Direksi dapat membuktikan bahwa telah bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, serta melakukan upaya pencegahan.
Dengan demikian, BJR dalam praktik Indonesia bersifat kondisional—perlindungan hanya berlaku jika dapat dibuktikan. Kunci utamanya terletak pada prinsip itikad baik (good faith) dan kehati-hatian (duty of care), yang menuntut keputusan berbasis informasi dan analisis risiko yang memadai.
Dalam praktik, titik lemah sering muncul pada aspek pembuktian. Pengadilan tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses. Tanpa dokumentasi seperti kajian risiko, notulen rapat, atau legal opinion, Direksi akan kesulitan membuktikan kehati-hatian dan itikad baik. Bahkan, sengketa perdata kerap berkembang menjadi pidana, apalagi dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) yang memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus.
BJR umumnya gagal melindungi Direksi ketika keputusan diambil tanpa analisis memadai, tidak terdokumentasi, tanpa legal review, mengandung benturan kepentingan, atau melanggar hukum. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi keputusan, tetapi sangat bergantung pada proses dan dokumentasinya. Oleh karena itu, BJR bukanlah tameng absolut, melainkan standar yang harus dibuktikan. Tanpa sistem pengambilan keputusan yang baik, doktrin ini berpotensi menjadi ilusi perlindungan.
Di sinilah pentingnya pendampingan hukum berkelanjutan. Advokat hukum bisnis berperan memastikan setiap keputusan strategis telah melalui kajian hukum, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai regulasi. Melalui legal opinion, analisis risiko, dan pengawalan keputusan Direksi, perlindungan hukum dapat dibangun sejak awal—bukan setelah sengketa terjadi, sehingga meminimalkan risiko dan memperkuat posisi Direksi di kemudian hari.
Oleh:
Mangapul Sitanggang, SH., MH., CTA., CPM., MM (c).
Managing Partners Mangapul Sitanggang & Partners Law Firm
Advokat – Pengacara Pajak & Kepabeanan – Mediator
