REPORTASEBEKASI.ID, CIKARANG – Pengadilan Negeri (PN) Cikarang hari ini, Senin (2/11/2026), telah menggelar sidang perdana perkara perdata Nomor 359/Pdt.G/2026/PN Ckr sekitar pukul 12.45 WIB. Perkara ini melibatkan Sdr. Feby Irone Pangerapan selaku Penggugat, melawan dr. Albert J. Pangerapan selaku Tergugat, beserta Ameline Necia (Turut Tergugat I) dan PT Grahakara Cakra Medika (Turut Tergugat II).
Agenda persidangan perdana ini difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan Legal Standing (kedudukan hukum) masing-masing kuasa hukum para pihak. Pemeriksaan tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ibu Maria, bersama dua Hakim Anggota, dan dibantu oleh Panitera Bapak Yonatan.
Dalam persidangan, pihak Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ahmad Buchari Huzaini, S.H., sementara pihak Tergugat (dr. Albert) juga diwakili oleh kuasa hukumnya. Mengingat pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir pada persidangan perdana ini, Majelis Hakim yang telah menyatakan bahwa panggilan dilayangkan secara patut dan sah, memberikan kesempatan penundaan persidangan guna melakukan panggilan kedua. Sidang lanjutan dijadwalkan akan digelar pada 16 November 2026.
Napak Tilas Sengketa dan Gugatan
Gugatan ini bermula dari perikatan hukum yang tertuang secara sah dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 29 April 2025. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh dr. Albert J. Pangerapan di atas meterai, yang pada intinya mengkristalisasikan kewajiban Tergugat untuk memberikan hak kompensasi kepada Sdr. Feby Irone Pangerapan sebesar Rp 7,5 Miliar segera setelah Rumah Sakit Taman Harapan Baru (RS THB) berhasil terjual.
Angka kompensasi ini bukanlah angka yang muncul tiba-tiba, melainkan wujud kristalisasi atas jasa, dedikasi, dan kontribusi nyata Penggugat (Sdr. Feby) dalam melakukan penyelamatan (corporate rescue) saat RS THB dilanda krisis dan kevakuman operasional pada rentang tahun 2010 hingga 2011.
Namun, pasca-terjualnya aset RS THB, Tergugat secara melawan hukum tidak menunaikan kewajibannya dan justru mendalilkan penafsiran sepihak. Tergugat berdalih bahwa kompensasi tidak dapat diberikan karena mengklaim posisi Penggugat seolah-olah hanya sebagai “mediator”, dan berhubung pembeli bukan didatangkan dari pihak Penggugat, maka hak Rp 7,5 Miliar tersebut digugurkan secara sepihak.
Ahmad Buchari Huzaini, S.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat, secara tegas membantah dalil tersebut. “Klaim Tergugat adalah bentuk pengingkaran fatal terhadap isi perjanjian. Jika kita merujuk secara harfiah (leterlijk) maupun tersirat pada dokumen kesepakatan 29 April 2025, tidak ada satu pun frasa atau klausul yang mensyaratkan kedudukan klien kami sebagai mediator/broker. Perjanjian tersebut mutlak mengikat secara hukum. Tindakan Tergugat jelas merupakan bentuk wanprestasi yang menabrak asas kepastian hukum dalam Pasal 1320, asas Pacta Sunt Servanda Pasal 1338, serta Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata,” tegas Ahmad Buchari.
Peringatan Tegas, Siapkan Eskalasi Audit Investigatif
Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Penggugat menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur satu langkah pun dalam mengamankan hak Sdr. Feby Irone Pangerapan dan siap menempuh segala upaya hukum yang diperlukan, melebihi ruang lingkup perdata.
“Kami memperingatkan pihak Tergugat untuk menunjukkan iktikad baik dalam penyelesaian perkara ini. Apabila upaya perdata ini menemui jalan buntu akibat manuver-manuver yang tidak berdasar, kami tidak akan segan untuk melakukan eskalasi hukum secara menyeluruh dan lebih tajam,” ungkap Ahmad Buchari Huzaini, S.H.
Sebagai bentuk ketegasan, Tim Kuasa Hukum Penggugat saat ini tengah menyusun langkah strategis lanjutan yang berpotensi menyentuh ranah kepatuhan administrasi. “Eskalasi yang sedang kami siapkan termasuk pengajuan permohonan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh struktur transaksi pengalihan saham RS THB. Audit ini ditujukan untuk menelisik dan membongkar kesesuaian antara nilai transaksi riil yang sebenarnya diterima oleh Tergugat, dengan validitas pelaporan administrasi finansial, serta kewajiban penyetoran kontribusi kepada kas negara atas transaksi peralihan aset tersebut,” pungkasnya.
Melalui gugatan dan langkah-langkah eskalasi ini, Penggugat berharap Majelis Hakim PN Cikarang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya kepastian hukum. (Red)