REPORTASEBEKASI.ID, JAKARTA – Projo organ relawan Jokowi Rabu 28/12/22 menggelar Konfrensi pers di Kantor DPP Projo Pancoran Timur Perdatam, Jakarta Selatan. Hadir dalam konfrensi pers Handoko Sekjen Projo, Panel Barus ketua Musra dan jajaran DPP Projo serta pengamat Politik Adi Prayitno Dosen UIN Syarief Hidayatullah. Konfrensi pres yang digelar dalam rangka Projo membuat beberapa catatan terkait perjalanan satu tahun pemerintahan Jokowi tahun 2022 ini.
Di kesempatan itu Handoko mengatakan bahwa selama satu tahun ini, Projo mencoba mencatat beberapa point yang disikapi antaranya bidang sosial. di mana dalam bidang sosial ini tercatat ada 3.472 bencana yang menewaskan 845 jiwa dan diantara peristiwa yang banyak menelan korban, saat terjadi gempa di Cianjur akibat bencana di Cianjur sejumlah 5.342.837 jiwa terdampak.
Kemudian persoalan pandemic covid19 2022 situasi pandemi sekalipun tidak separah tahun-tahun yang lalu tetapi tetap harus diwaspadai, terkait penanganan pemerintah dalam mengatasi pandemic serta pemberian vaksimn sebanyak 234. 666.020 juta orang DPP Projo memberikan apreasisi keberhasilan pemerintah menekan dan mengendalikan sehingga ekonomi masih aman dan dapat apreasisi dari dunia World Healt Organisation (WHO) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Disisi lain Projo juga memberikan catatan persoalan besar yang masih berlangsung yakni tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur di mana dalam tragedy yang terjadi 1 Oktober 2022 menelan korban 132 jiwa. Hal itu bisa terjadi menurut Projo karena penyelenggara liga sepak bola tidak professional tidak memahami tugas dan peran masing-masing sehingga saling melempar tanggung jawab pada pihak lain.
Terlepas dari itu, pihak kepolisian harus bertanggung jawab karena kesalahan prosedur penanganan yang seharusnya melarang penggunaan gas airmata, saat terjadi gejolak di dalam stadion tersebut.
Dengan semua kejadian baik bencana alam maupun persoalan lain, Projo memberikan masukan agar tindakan antisipatif menjadi penting dalam menghadapi berbagai bencana alam, terutama gempa bumi yang sulit terdekteksi. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi bencana alam.
Tentang tragedi Kanjuruhan perlu tindakan menyeluruh dilakukan agar dapat mengantisipasi berulangnya kejadian serupa di masa datang, termasuk menindak semua orang yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut.
Selain memberikan catatan sosial juga masalah hukum, Projo prihartin masih maraknya korupsi berdasarkan catatan ICW ada 252 kasus korupsi baik yang ditangani KPK maupun pihak kejaksaan. Selain itu kasus hukum tentang terbunuhnya Brigadir Jhosua yang dilakukan tersangka mantan kepala divisi Kepolisian RI Fredy Sambo dan sejumlah kepolisian lainnya dari peristiwa ini menurut Projo merupakan afirmasi atas pandangan negative public terhadap kepolisian.
Untuk itu Projo berharap aparat dan lembaga penegak hukum harus menjadi titik tolak dalam penegakkan dan keadilan.
Disisi lainnya Projo memberikan apresiasi dengan disahkannya KUHP terlepas masih ada kontroversi namun apapun ini hasil produk undang-undang sendiri.
Catatan yang menarik yakni bidang ekonomi dari acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 The Bright Spot in Asia di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimis bahwa perekonomian 2023 akan tumbuh dan bangkit lebih kuat. Perihal ekonomi ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perubahan structural yang konstruktif merupakan syarat utama agar kita tidak mudah digoyahkan oleh situasi global.
Demikian pula Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perri Warjiyo dan Ketua OJK Mahendra Siregar juga mengatakan dengan memastikan belanja pemerintah yang lebih produktif dan berkualitas, maka momentum pemulihan ekonomi yang berlangsung dapat di jaga.
Berangkat dari situasi tersebut Projo meyakini bahwa situasi ekonomi ke depan akan lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya yang mengalami depresi akibat pandemic covid19. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga kondisi politik tahun yang akan datang tidak terganggu.
Lalu catatan yang paling menarik adalah catatan politik, di mana PROJO lugas menolak wacana perpanjangan jabatan, lantaran kalau ini dilakukan mencederai semangat reformasi dan bisa menghambat sirkulasi kepemimpinan yang ada. Maka demi menyelamatkan Pak jokowi menolak penundaan pemilu.
Sikap Projo ini mendapat Apresiasi dari pengamat politik Adi Prayitno dosen UIN Syarief Hidayatulah,
di mana Adi selama ini menunggu sikap tegas dari relawan untuk penundaan pemilu dan Projolah yang pertama menyatakan sikapnya atas wacana penundaan pemilu. Karena lanjut Adi jangan ada yang menjerumuskan pak Jokowi, Projo menyelamatkan Jokowi menjaga integritas demokrasi itu menjadi warisan yang penting.
Lalu Panel Barus Ketua Musra menambahkan bahwa Projo juga menyerap ada aspirasi penundaan dan perpapanjangan itu, namun demikian menurut Panel itu melawan konstitusi, kenapa karena memperjuangkan untuk pembatasan masa jabatan presiden itu hasil panjang dari para aktivis ketika Orde Baru.